Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Tentang Pendidikan dan Pelatihan Bidang Ketenagakerjaan dan Peningkatan Kapasitas Pegawai Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2017 tersedia dan dapat diunduh pada link di bawah ini:

Surat Edaran 2017

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia nomor 38 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Aparatur Sipil Negara Ketenagakerjaan dapat diunduh pada link di bawah ini:

Permen_38_Tahun_2015

Undang-undang Republik Indonesia nomor 9 tahun 2012 tentang Pengesahan Optional Protocol To The Convention On The Rights Of The Child On The Involvement Of  Children In Armed Conflict (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Keterlibatan Anak Dalam Konflik Bersenjata) dapat diunduh pada link di bawah ini:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012

Undang-undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2012 tentang Pengesahan International Convention On The Protection Of The Rights Of All Migrant Workers And Members Of Their Families (Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-Hak  Seluruh Pekerja Migran Dan Anggota Keluarganya) dapat diunduh pada link di bawah ini:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2012

Undang-undang Republik Indonesia nomor 21 tahun 2000 tentang serikat pekerja/serikat buruh dapat diunduh pada link di bawah ini:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia nomor 28 tahun 2014 tentang tata cara pembuatan dan pengesahan peraturan perusahaan serta pembuatan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama dapat diunduh pada link di bawah ini:

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor : kep.100/men/vi/2004 tentang ketentuan pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu dapat diunduh pada link di bawah ini:

Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : Kep.100/men/vi/2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 19 tahun 2012 tentang  syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain dapat diunduh pada link di bawah ini:

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia  nomor 19 tahun 2012 tentang  syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain dapat diunduh pada link di bawah ini:

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia  Nomor 19 Tahun 2012

Undang-undang Republik Indonesia nomor 21 tahun 1999 tentang  pengesahan ilo convention no. 111 concerning discrimination in respect of employment and occupation (konvensi ilo mengenai diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan) dapat diunduh pada link di bawah ini:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1999

Undang-undang Republik Indonesia  nomor 21 tahun 1999 tentang  pengesahan ilo convention no. 111 concerning discrimination in respect of employment and occupation (konvensi ilo mengenai diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan) dapat diunduh pada link di bawah ini:

Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor 21 Tahun 1999

Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan dapat diunduh pada link di bawah ini:

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015

Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 8 tahun 1981 tentang perlindungan upah  dapat diunduh pada link di bawah ini:

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Perlindungan Upah

Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan dapat diunduh pada link di bawah ini:

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan 

Keputusan presiden Republik Indonesia nomor 107 tahun 2004 tentang dewan pengupahan dapat diunduh pada link di bawah ini:

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2004

Undang-undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dapat diunduh pada link di bawah ini:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang-undang Republik Indonesia nomor 24  tahun  2011 tentang badan penyelenggara jaminan sosial dapat diunduh pada link di bawah ini:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24  Tahun  2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dapat diunduh pada link di bawah ini:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004

Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 45 tahun 2015 tentang penyelenggaraan program jaminan pensiun dapat diunduh pada link di bawah ini:

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 

Peraturan presiden Republik Indonesia nomor 109 tahun 2013 tentang penahapan kepesertaan program jaminan sosial dapat diunduh pada link di bawah ini:

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2013 

Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 46 tahun 2015 tentang penyelenggaraan program jaminan hari tua dapat diunduh pada link di bawah ini:

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua

Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 44 tahun 2015 tentang penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian dapat diunduh pada link di bawah ini:

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 7 tahun 2013 tentang upah minimum dapat diunduh pada link di bawah ini:

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi  Nomor 7 Tahun 2013

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor : per.01/men/i/2006 tentang pelaksanaan pasal 3 keputusan menteri tenaga kerja dan transmigrasi nomor kep.231/men/2003 tentang tata cara  penangguhan pelaksanaan upah minimum dapat diunduh pada link di bawah ini:

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : Per.01/Men/I/2006 Tentang Pelaksanaan Pasal 3 Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor Kep.231/Men/2003 Tentang Tata Cara  Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum  

Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 9 tahun 2013 tentang kebijakan penetapan upah minimum dalam rangka keberlangsungan usaha dan peningkatan kesejahteraan pekerja dapat diunduh pada link di bawah ini:

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum Dalam Rangka Keberlangsungan Usaha Dan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja

Undang-undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial dapat diunduh pada link di bawah ini:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Peraturan  Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor  per.31/men/xii/2008 tentang pedoman penyelesaian perselisihan  hubungan  industrial melalui perundingan bipartit dapat diunduh pada link di bawah ini:

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor  Per.31/Men/Xii/2008 Tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan  Hubungan Industrial Melalui perundingan bipartit

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 17 tahun 2014 tentang  pengangkatan dan pemberhentian mediator hubungan industrial serta tata kerja mediasi dapat diunduh pada link di bawah ini:

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang  Pengangkatan Dan Pemberhentian Mediator Hubungan Industrial Serta Tata Kerja Mediasi 

Undang-undang Republik Indonesia nomor 21 tahun 2000 tentang serikat pekerja/serikat buruh dapat diunduh pada link di bawah ini:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  21 Tahun 2000  Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh

Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 46 tahun 2008 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2005 tentang tata cara kerja dan susunanorganisasi lembaga kerja sama tripartit dapat diunduh pada link di bawah ini:

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Kerja Dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit

Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 8 tahun 2005  tentang  tata kerja dan susunan organisasi lembaga kerja sama tripartit dapat diunduh pada link di bawah ini:

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005  Tentang Tata Kerja Dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit

Peraturan  Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor  per.32/men/xii/2008 tentang tata cara pembentukan dan susunan  keanggotaan lembaga kerja sama bipartit dapat diunduh pada link di bawah ini:

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi  Republik Indonesia Nomor  Per.32/Men/Xii/2008 Tentang Tata Cara Pembentukan Dan Susunan Keanggotaan Lembaga Kerja Sama Bipartit

Peraturan Bersama Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi  Dan Menteri Dalam Negeri Nomor : Per.04/Men/II/2010 Nomor : 17 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Dan Peningkatan Peran  Lembaga Kerja Sama Tripartit Provinsi Dan Kabupaten/Kota tersedia dan dapat diunduh pada link di bawah ini:

Peraturan Bersama Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi  Dan Menteri Dalam Negeri Nomor : Per.04/Men/II/2010 Nomor : 17 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Dan Peningkatan Peran  Lembaga Kerja Sama Tripartit Provinsi Dan Kabupaten/Kota 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2000 TENTANG SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH tersedia dan dapat diunduh pada link di bawah ini:

UU NOMOR 21 TAHUN 2000

Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Tentang Pendidikan dan Pelatihan Bidang Ketenagakerjaan dan Peningkatan Kapasitas Pegawai Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2016 tersedia dan dapat diunduh pada link di bawah ini:

Surat Edaran

Pedoman Diklat Prajabatan Golongan 3 tersedia dan dapat diunduh pada link di bawah ini:

Pedoman Diklat Prajabatan

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Aparatur Sipil Negara Ketenagakerjaan tersedia dan dapat diunduh pada link di bawah ini:

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI

Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI Tahun 2014 tentang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) tersedia dan dapat diunduh pada link di bawah ini:

SKKNI Diklat Mediator