Regulasi

Undang-undang:

  1. Undang-undang UAP Tahun 1930 (Stroom Ordonmantie)
  2. Undang-undang No. 3 Tahun 1951 tentang Penyataan Berlakunya Undang-undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 No. 23 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara No. 4 Tahun 1951)
  3. Undang-undang RI No. 3 Tahun 1969 tentang Persetujuan Konveksi Organisasi Perburuhan Internasional Nomor 120 Mengenai Hygiene Dalam Perniagaan dan Kantor-kantor (Lembaga Negara No. 14 Tahun 1969)
  4. Undang-undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
  5. Undang-undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
  6. Undang-undang Republik Indonesia No. 21 tahun 2003 tentang Pengesahan ILO Convention No. 81 Concerning Labour Inspection in Industry and commverce (Konveksi ILO No. 81 mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan dalam Industri dan Perdagangan

Peraturan Pemerintah:

  1. Peraturan Uap tahun 1930 (Stroom Verordening)
  2. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida
  3. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan
  4. Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengelolahan Minyak dan Gas Bumi
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Peraturan Presiden:

  1. Peraturan Presiden RI. No. 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan
  2. Peraturan Presiden RI. No. 34 Tahun 2014 tentang Pengesahan Convention Concerning The Promotional Framework For Occupational Safety and Health/Convention 187, 2006 (Konveksi Mengenai Kerangka Kerja Peningkatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja/Konveksi 187,2006)

Keputusan Dirjen

  1. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan No.Kep.53/DJPPK/VII/2009 tentang Pedoman Pelatihan dan Pemberian Lisensi Petugas Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan di Tempat Kerja
  2. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan No.Kep.48/DJPPK/VII/2011 tentang Bidang Jasa Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
  3. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan No.Kep.84/PPK/X/2012 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Pengendalian Potensi Bahaya Besar dan Menengah
  4. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan No.Kep.89/PPK/XII/2012 tentang Pembinaan Calon Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Spesialis Listrik 13. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan No.Kep.74/PPK/XII/2013 tentang Lisensi Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Supervisi Perancah

Umum:

  1. Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Pengawasan Ketenagakerjaan:

  1. Undang No. 3 Tahun 1951 Tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang Pengawasan Peburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia Pengawas Perburuhan
  2. Undang-undang No. 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja
  3. Undang-undang No. 7 Tahun 1981  Tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan
  4. Undang-undang No. 21 Tahun 2003 Tentang Pengesahaan ILO Convention No. 81 Concerning Labour Inspection In Industry and Commerce (Konvensi) ILO No. 81 mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan dalam Industri dan Perdagangan
  5. Peraturan Presiden Republik Industri No. 21 Tahun 2010 Tentang Pengawasan Ketenagakerjaan
  6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 19 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawasan Ketenagakerjaan dan angka Kreditnya